Riview Jurnal Hukum Dagang

Riview Jurnal Hukum Dagang

HUKUM DAGANG

Abstraksi

Perdagangan adalah salah satu system atau mekanisme dimana kegiatan perekonomian Negara berlangsung.Perdagangan sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala namun pada saat itu perdagangan yang dilakukan masih sederhana ada yang melakukan dengan cara barter atau  membeli dengan menggunakan logam seperti perak atau emas.Di zaman modern saat ini perdagangan seperti itu sudah tidak dapat dilakukan lagi karena sudah tidak memenuhi syarat perdagangan pada saat ini.

 Pendahuluan

Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Pada zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan antara produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Pembagian jenis perdagangan di bagi beberapa jenis diantaranya adalah menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang, menurut jenis barang yang diperdagangkan, menurut daerah/tempat perdagangan dilakukan. Usaha Perniagaan adalah usaha kegiatan baik yang aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan. Selain itu terdapat hukum dan sumber-sumber hukum yang memuat tentang hukum dagang sebagaimana yang berlaku dengan UU yang berlaku.

Pembahasan

Ada beberapa macam pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen :

1.      Pekerjaan orang-orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.

2.      Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi), seperti perseroan terbatas (PT), perseroan firma (VOF=Fa) Perseroan Komanditer, dsb yang tujuannya guna memajukan perdagangan.

3.      Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga baik didarat, laut maupun udara.

4.      Pertanggungan (asuransi)yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.

5.      Perantaraan Bankir untuk membelanjakan perdagangan.

6.      Mempergunakan surat perniagaan (Wesel/ Cek) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Pada pokoknya Perdagangan mempunyai tugas untuk :

1.      Membawa/ memindahkan barang-barang dari tempat yang berlebihan (surplus) ke tempat yang berkekurangan (minus).

2.      Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

3.      Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.

Pembagian jenis perdagangan, yaitu :

1.      Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang.

a.       Perdagangan mengumpulkan (Produsen – tengkulak – pedagang besar – eksportir)

b.      Perdagangan menyebutkan (Importir – pedagang besar – pedagang menengah – konsumen)

2.      Menurut jenis barang yang diperdagangkan

a.       Perdagangan barang, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia (hasil pertanian, pertambangan, pabrik)

b.      Perdagangan buku, musik dan kesenian.

c.       Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)

3.      Menurut daerah, tempat perdagangan dilakukan

a.       Perdagangan dalam negeri.

b.      Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), meliputi :

-          Perdagangan Ekspor

-          Perdagangan Impor

c.       Perdagangan meneruskan (perdagangan transito)

Usaha perniagaan itu meliputi :

1.      Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti :

a.       Gedung/ kantor perusahaan.

b.      Perlengkapan kantor : mesin hitung/ ATK dan alat-alat lainnya.

c.       Gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya.

d.      Penagihan-penagihan

e.       Hutang-hutang

2.      Para pelanggan

3.      Rahasia-rahasia perusahaan.

Kedudukan antara kekayaan pribadi (prive) dan kekayaan usaha perniagaan :

1.      Menurut Polak dan Molengraaff, kekayaan usaha perniagaan tidak terpisah dari kekayaan prive pengusaha. Pendapat Polak berdasarkan Ps 1131 dan 1132 KUHS

Ps 1131 : Seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta tetap dari seorang debitur, merupakan tanggungan bagi perikatan-perikatan pribadi.

Ps 1132 : Barang-barang itu merupakan tanggungan bersama bagi semua kreditur.

2.      Menurut Prof. Sukardono, sesuai Ps 6 ayat 1 KUHD tentang keharusan pembukuan yang dibebankan kepada setiap pengusaha yakni keharusan mngadakan catatan mengenai keadaan kekayaan pengusaha, baik kekayaan perusahaannya maupun kekayaan pribadinya.

Sumber Hukum Dagang

Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :

1.      Hukum tertulis yang dikodifikasikan

a.       KUHD

b.      KUHS

2.       Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi.

Menurut Prof. Subekti SH, adanya KUHD disamping KUHS sekrang ini tidak pada tempatnya, karena KUHD tidak lain adalah KUHPerdata. Dan perkataan “dagang” bukan suatu pengertian hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.

Dinegeri Belanda sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan antara hukum perdata dengan hukum dagang.

Asas-Asas Hukum Dagang

Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen.

Sumber Hukum Dagang

1.      Pokok : KUHS, Buku III tentang Perikatan.

2.      Kebiasaan

a.  Ps 1339 KUHS : Suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan tetapi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan

b. Ps 1347 KUHS : hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun tidak secara tegas diperjanjikan harus dianggap juga tercantum dalam setiap perjanjian semacam itu.

3.      Yurisprudensi

4.      Traktat

5.      Doktrin

Pentingan suatu Perusahaan memegang buku (Ps 6 KUHD)

1.      Sebagai catatan mengenai :

a.       Keadaan kekayaan perusahaan itu sendiri – berkaitan dengan keharusan menanggung hutang piutang

b.      Segala hal ihwal mengenai perusahaan itu.

2.      Dari sudut hukum pembuktian (Ps 7 KUHD Jo Ps 1881 KUHS), misalnya dengan adanya pembukuan yang rapi, hakim dapat mengambil keputusan yang tepat jika ada persengketaan antara 2 orang pedagang mengenai kwalitas barang yang diperjanjikan.

Perkumpulan-perkumpulan Dagang

1.      Persekutuan (Maatschap) : suatu bentuk kerjasama dan siatur dalam KUHS tiap anggota persekutuan hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri kepada orang-oranglain. Dengan lain perkataan ia tidak dapat bertindak dengan mengatas namakan persekutuan kecuali jika ia diberi kuasa. Karena itu persekutuan bukan suatu pribadi hukum atau badan hukum.

2.      Perseraoan Firma : suatu bentuk perkumpulan dagang yang peraturannya terdapat dalam KUHD (Ps 16) yang merupakan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Dalam perseroan firma tiap persero (firma) berhak melakukan pengurusan dan bertindak keluar atas nama perseroan.

3.      Perseroan Komanditer (Ps 19 KUHD) : suatu bentuk perusahaan dimana ada sebagian persero yang duduk dalam pimpinan selaku pengurus dan ada sebagian persero yang tidak turut campur dalam kepengurusan (komanditaris/ berdiri dibelakang layar)

4.      Perseroan Terbatas (Ps 36 KUHD) : perusahaan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat saham atau sero yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendak turut.

¨      Arti kata Terbatas, ditujukan pada tanggung jawab/ resiko para pesero/ pemegang saham, yang hanya terbatas pada harga surat sero yang mereka ambil.

¨      PT harus didirikan dngan suatu akte notaris

¨      PT bertindak keluar dengan perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari seorang atau beberapa orang direktur yang diangkat oleh rapat pemegang saham.

¨      PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan pada pesero atau pengurusnya.

¨      Suatu PT oleh undang-undang dinyatakan dalam keadaan likwidasi jika para pemegang saham setuju untuk tidak memperpanjang waktu pendiriannya dan dinyatakan hapus jika PT tesebutmenderita rugi melebihi 75% dari jumlah modalnya.

5.      Koperasi : suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai dalam lapangan perdagangan

Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan :

a.       Dalam Stb 1933/ 108 yang berlaku untuk semua golongan penduduk.

b.      Dalam stb 1927/91 yang berlaku khusus untuk bangsa Indonesia

c.       Dalam UU no. 79 tahun 1958

¨      Keanggotaannya bersifat sangat pribadi, jadi tidak dapat diganti/ diambil alih oleh orang lain.

¨      Berasaskan gotong royong

¨      Merupakan badan hukum

¨      Didirikan dengan suatu akte dan harus mendapat izin dari menteri Koperasi.

6.      Badan-badan Usaha Milik Negara (UU no 9/ 1969)

a.       Berbentuk Persero : tunduk pada KUHD (stb 1847/ 237 Jo PP No. 12/ 1969)

b.      Berbentuk Perjan : tunduk pada KUHS/ BW (stb 1927/ 419)

c.       Berbentuk Perum : tunduk pada UU no. 19 (Perpu tahun 1960)

Kesimpulan

            Dengan begitu dapat di simpulkan bahwa Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen. Di mana seseorang atau Perusahaan yang bergerak di dalam bidang perdagangan. Contohnya seperti penawaran kartu kredit oleh sales banking kepada pengunjung suatu supermarket atau pusat perbelanjaan.

Sumber :

 www.staff.ui.ac.id/internal/090603089/material/HUKUMDAGANG.doc

www.elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab7 pengertian_hukum_dagang.pdf+Hukum+Dagang.

Nama Kelompok :

Nurvita Setyaningsih          ( 26210089 )               

Risca Damayanthi              ( 26210025 )

Nurvita Setyaningsih          ( 25210225 )              

Ridwan                                ( 25210915  ) 

Setyo Rini P.                        ( 26210489 )

Kelas :  2 EB 06

Riview Jurnal Perlindungan Konsumen

Riview Jurnal Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen

Abstraksi

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

§  Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.

§  Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

§  Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.

§  Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa

§  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

§  Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

§  Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

Pendahuluan

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh parakonsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli. Namun dalam kenyataannyasaat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalamtingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.

Beberapa contohnya adalah :

·         Makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

·         Masih ditemukan ikan yang mengandung formalin dan boraks, seperti kita ketahui bahwa kedua jenis cairan kimia ini sangat berbahaya jika dikontaminasikandengan bahan makanan, ditambah lagi jika bahan makanan yang sudahterkontaminasi dengan formalin dan boraks tersebut dikonsumsi secara terus-menerus akibat ketidaktahuan konsumen maka kemungkinan besar yang terjadiadalah timbulnya sel-sel kanker yang pada akhirnya dapat memperpendek usiahidup atau menyebabkan kematian.

merupakan zat yang biasa digunakan dalam pembuatan perabotan rumah tanggaatau plastik. Namun jika zat melamin ini dicampurkan dengan susu maka secaraotomatis akan meningkatkan kandungan protein pada susu. Walaupun demikian,hal ini bukan menguntungkan para konsumen justru sebaliknya hal ini sangatmerugikan konsumen. Kandungan melamin yang ada pada susu ini menimbulkanefek samping yang sangat berbahaya. Faktanya banyak bayi yang mengalami penyakit-penyaktit tidak lazim seperti, gagal ginjal, bahkan tidak sedikit darimereka yang meninggal dunia.

Dari keempat contoh diatas dapat kita ketahui bahwa konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain konsumen harus membayar dalam jumlahatau harga yang boleh dikatakan semakin lama semakin mahal, konsumen jugaharus menanggung resiko besar yang membahayakan kesehatan dan jiwanya halyang memprihatinkan adalah peningkatan harga yang terus menerus terjadi tidak dilandasi dengan peningkatan kualitas atau mutu produk.Hal-hal tersebut mungkin disebabkan karena kurangnya pengawasan dariPemerintah serta badan-badan hukum seperti Dinas kesehatan, satuan PolisiPamong Praja, serta dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat.

Eksistensikonsumen tidak sepenuhnya dihargai karena tujuan utama dari penjual adalahmemperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam jangka pendek bukan untuk  jangka panjang.Oleh karena itu, kami menyusun makalah ini yang berisi tentang Perlindungankonsumen. Dalam makalah ini kami akan menjelaskan lebih lanjut serta membuatsolusi yang mungkin akan berguna bagi pembaca khususnya mahasiswa/I dimasayang akan datang.

Asal Dan Tujuan

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dankeselamatan konsumen, serta kepastian hukum

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

v  meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

v  mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dariekses negative pemakaian barang dan/atau jasa;

v  Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, danmenuntut hak-haknya sebagai konsumen

v  menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastianhukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

v  menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungankonsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

v  meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dankeselamatan konsumen.

Kesimpulan

Suatu analisis mengenai sikap konsumen dapat menghasilkan manfaat diagnostik maupun prediktif mengidentifikasi pasar yang reseptif, mengevaluasi kegiatan pemasaranyang sekarang dan yang potensial dan meramalkan perilaku masa datang adalah sebagiandari cara-cara utama dimana sikap dapat membantu pengambilan keputusan pemasaran.Sikap didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh, intensitas, dukungan dan kepercayaanadalah sifat penting dari sikap masing-masing sifat ini bergantung pada kualitas pengalaman konsumen sebelumnya dengan objek sikap.

Sementara konsumenmengakumulasi pengalaman baru sikap dapat berubah.Sejauh mana sikap memberikan ramalan yang akurat mengenai perilaku akan bergantung pada sejumlah faktor. Hubungan sikap perilaku seharusnya bertumbuh lebih kuat bila :

Ø  Pengukuran sikap menetapkan secara benar komponen tindakan, target, waktu,dan konteks.

Ø  Interval waktu antara pengukuran sikap dan perilaku menjadi lebih singkat.

Ø  Sikap didasarkan pada pengalaman langsung.

Ø  Perilaku menjadi kurang dipengaruhi oleh pengaruh sosial.

Perilaku konsumen adalah suatu proses, dan pembelian hanyalah satutahap.Ada banyak pengaruh yang mendasari, berjajar dari motivasi internalhingga pengaruh sosial dari berbagai jenis. Namun, motivasi dan perilaku dapatdimengerti, walaupun secara tidak sempurna melalui penelitian prediksi yangsempurna tidak pernah mungkin dilakukan, tetapi usaha didesain dan digunakandengan tepat dapat menurunkan risiko kegagalan pemasaran secara berarti.Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan,mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusanyang mendahului dan menyusuli tindakan ini.

Visi & Misi

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia

Dalam upaya pengembangan perlindungan sebagai mana diamanatkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

LPK Nasional Indonesia memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada konsumen dan pelaku usaha dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Tugas LPK Nasional Indonesia adalah :

1.       Memberikan saran dan rekomendasi kepada konsumen dalam rangka pemakaian, pemanfaatan barang dan atau jasa;

2.       Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap klausula baku.

3.       Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;

4.       Mendorong berkembangnya konsumen cerdas dan mandiri;

5.       Menyebar luaskan informasi melelui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

6.       Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, konsumen atau pelaku usaha; dan

7.       Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

VISI

Terwujudnya Perlindungan konsumen menuju terciptanya konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Misi

1.       Memperkuat landasan hukum perlindungan konsumen nasional

2.       Memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi-organisasi perlindungan konsumen

3.       Memperkuat akses masyarakat dan stakeholder perlindungan konsumen atas informasi yang relevan dengan upaya perlindungan konsumen

Stretegi kerja LPK Nasional Indonesia

1.       Melakukan kerja sama dengan media masa, kalangan pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil, serta lembaga konsumen international

2.       Memperbanyak dan meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga perlindungan konsumen

3.       Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hak-hak konsumen

4.       Melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen

http://www.scribd.com/zerodontmind/d/18545014-makalah-perlindungan-konsumen

http://www.perlindungankonsumen.or.id/

http://www.anneahira.com/artikel-umum/perlindungan-konsumen.htm

Nama Kelompok :

Riza Fajar Anggraeni      ( 26210089 )

Nurvita Setyaningsih      ( 25210225 )               

Risca Damayanthi          ( 26210025 )           

Ridwan                            ( 25210915  ) 

Setyo Rini P.                    ( 26210489  )

Kelas : 2EB06