Minggu, 29 April 2012

Riview Jurnal Hukum Benda

Riview Jurnal Hukum Benda

Hukum Benda

Abstraksi

Dalam arti luas ; Segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang
Dalam arti sempit ; Sebagai barang yang dapat terlihat saja
Sistem Hukum Benda Menganut sistem tertutup Orang tidak dapat mengadakan hak ;
1.      hak kebendaan baru selain yangsudah ditetapkan dalam Buku II BW Undang
2.      Undang membagi benda dalam beberapa macam :
§  Benda yang dapat diganti (contoh : uang ) dan yang tidak dapat diganti(contoh : seekor kuda)
§  Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapatdiperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau "di luarperdagangan" (contoh : jalan jalan dan lapangan umum)
§  Benda yang dapat dibagi (contoh : beras) dan yang tidak dapat dibagi(contoh : seekor kuda)
§  Benda yang bergerak (contoh : perabot rumah) dan benda yang takbergerak (contoh : tanah)  benda Tak Bergerak Benda dapat digolongkan kedalam klasifikasi benda tak bergerak, dikarenakan :
Sifatnya

 Tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau biasadikenal dengan benda tetap Contoh : Tanah, juga segala dengan isinya / segala sesuatu yang melekatdiatasnya.

Tujuan pemakaiannya

 Ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh ;
Ø  Sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan untuk mengikuti tanah ataubangunan itu untuk waktu yang agak lama Contoh : mesin
Ø  mesin dalam suatu pabrik (507 KUHPer) Memang demikian ditentukan oleh Undang - Undang Segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak.Contoh : Kapal dengan bobot 20 M Kubik (Pasal 314 KUHPer) meskipunmenurut sifatnya dapat dipindahkanBenda Bergerak

 Benda dihitung masuk ke dalam golongan benda bergerak karena ;

SifatnyaBenda yang dapat dipindahkan / berpindah dari satu tempat ke tempat lainnyaContoh : perabot rumah, meja, mobil, motor, komputer, dll2. Ditentukan oleh Undang,
Ø  UndangBenda tidak berwujud, yang menurut UU dimasukkan ke dalam kategoribenda bergerak Contoh : saham, obligasi, cek, tagihan tagihan, dsb

Hak Kebendaan

 Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atassuatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.
BEZIT
 Bezit adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.
1.      Bezit atas benda yang bergerak
Diperoleh dengan pengambilan barang tersebut dari tempatnya semula,sehingga secara terang atau tegas dapat terlihat maksud untuk memilikibarang tersebut.Bezit barang bergerak oleh bantuan orang lain, diperoleh denganpenyerahan barang itu dari tangan bezitter lama ke tangan bezitter baru.

2.      Bezit atas benda tak bergerak
 Ditentukan oleh Undang ; 
Undang bahwa, orang yang menduduki sebidangtanah harus selama satu tahun terus menerus mendudukinya dengan tidak mendapat gangguan dari sesuatu pihak, barulah ia dianggap sebagai bezittertanah itu (Pasal 545 BW)oleh bantuan orang lain (pengoperan), terjadi dengan suatu pernyataan,apabila orang yang menyatakan adalah bezitter.
Catatan ;  Orang yang sakit ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak dibawah umurdapat memperolehnya karena pada orang sakit ingatan dianggap tidak mungkinadanya kemauan untuk memiliki.
Perolehan bezit bisa melalui perantara orang lain, asal menurut hukum orangtersebut mempunyai hak untuk mewakili dan dengan secara nyata menguasaibenda yang diperoleh itu, misalnya orang tersebut seorang juru kuasa atau seorangwali.
Bezit dapat diperoleh juga melalui warisan (Pasal 541 KUHPer)
 Segala sesuatu yang merupakan bezit seorang yang sudah meninggal, berpindahsejak hari meninggalnya kepada ahli warisnya, dengan segala sifat dan cacat-cacatnya.
Bezit atas suatu benda yang tak bergerak memberikan hak.

hak sebagai berikut :
Ø  Seorang bezitter tidak dapat begitu saja diusir oleh si pemilik tetapi harus digugat di depan hakim.
Ø  Jika bezitter itu jujur, ia berhak untuk mendapat semua penghasilandari benda yang dikuasainyapada waktu ia digugat di depan hakim dan iatak usah mengembalikan penghasilan itu, meskipun akhirnya ia kalah.
Ø  Seorang bezitter yang jujur lama kelamaan dapat memiliki hak milik atas benda yang dikuasainya tersebut.
Ø   Jika ia diganggu oleh orang lain, seorang bezitter dapat minta kepadahakim agar ia dipertahankan dalam kedudukannya atau supayadipulihkan keadaan semula, sedangkan ia berhak pula menuntut pembayaran kerugian.

Pendahuluan

ASAS-ASAS KEBENDAAN
1)      asas hokum pemaksa (dewingenrecht) ; Bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam UU
2)      asas dapat di pindah tangankan ; Semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan , kecuali hak pakai dan mendiami.
3)      asas individualitas ; Objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual , yang merupakan kesatuan
4)      asas totalitas ;  hak kebendaan selalu terletak diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan (psl 500, 588, 606 KUHPdt)
5)      asas tidak dapat dipisahkan ; Orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya
6)      asas prioritas ;  Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik (eigendom) sekalipun luasnya berbeda-beda
7)      asas percampuran ; Apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan , maka hak yang membebani itu lenyap (pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUHPdt)
8)      pengaturan berbeda terhadap benda bergerak dan tak bergerak ; Terhadap benda bergerak tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hokum penyerahan , pembebanan , bezit , dan verjaring

9)      asas publisitas ;  Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum

10)   asas mengenai sifat perjanjian ;  Hak yang melekat atas benda itu berpindah , apabila bendanya itu di serahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu.


PEMBEDAAN MACAM-MACAM BENDA
Menurut system hokum perdata barat sebagaimana distur dalam BW benda dapat di bedakan atas :
a) benda bergerak dan tidak bergerak
b) benda yang musnah dan benda yang tetap ada
c) benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti
d) benda yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi
benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan
SISTEM KEBENDAAN
Hokum benda yang termuat dalam buku II BW pasal 499 s.d 1232 adalah hokum yang mengatur hubungan hokum benda (buku II BW) itu mengqnut system tertutup
PEMBEDAAN HAK KEBENDAAN
1. bersifat memberikan kenikmatan (zekelijk genotsrecht)
a) bezit
suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda , baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain , seolah-olahnya benda itu miliknya sendiri
b) hak milik (hak eigendom)
disebutkan dalam pasal 570 BW menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu
c) hak memungut hasil adalah hak untuk menarik hasil (memungut) hasil dari benda orang lain , seolah-olah benda itu miliknya sendiri dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula .
d) hak pakai dan mendiami
dalam BW hak pakai dan hak mendiami ini diatur dalam buku II title XI dari pasal 818 s.d 829 . dalam pasal 818 BW hanya disebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami itu merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan hapusnya sama seperti hak memungut hasil (vruchtgebruik)
3.      bersifat memberikan zaminan :
Ø  hak gadai (pasal 1150 BW) : hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur obyek : benda bergerak subyek : orang cakap
Ø  jaminan fidusia : hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak dan benda tidak bergerak dibebani hak tanggungan. Subyek : orang yang membuat perjanjian
Ø  hypotheek : hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dilunasia debitur (dalam buku II title XXI pasal 1162 s.d 1232, tidak semua berlaku )
Ø  privilege (piutang –piutang yang di istimewakan

Kesimpulan

Hukum Benda adalah Peraturan –peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang (zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijk recht).
Hukum Benda diatur dalam.
Ø  Buku II KUH. Perdata.
Ø  Undang-undang No. 5 tahun 1960 (undang-undang pokok Agraria /UUPA) kuhusus mengatur tentang tanah.
1. Pengertian Benda.
·         Pengertian Sempit : Benda ialah setiap barang yang dapat diihat saja (berwujud).
·         Pengertian Luas : disebut dalam Pasal 509 KUH. Perdata yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yamg dapat dikuasai dengan hak milik.
2. Pembagian Benda.
·         Menurut macamnya /jenisnya.
1.      Dalam pasal 505 KUH. Perdata benda dibagai atas :
a.       Benda yang habis dalam pemakaian, bila mana karena dipakai menjadi habis,misalnya bahan makanan,bahan bakar dsb.
b.      Benda yang tidak habis dalam pemakaian (on vervruik baar ) seperti mesin-mesin,meja,dsb.
2.      Benda dalam perdagangan (in handel /incommercio) yaitu setiap benda yang dapat diperdagangakan.
Benda yang tidak dalam perdagangan (buiten de handel /extra commercio) seperti kantor-kantor pemerintah, rumah sakit dsb.
3.      Benda yang dapat diganti (vervangbaar) yaitu benda yang dapat dicari gantinya, misalnya dapat dibeli gantinya.
Benda yang tiadak dapat diganti (onvervangbaar). Misalnya barang-barang antik/kuno.
4.      benda yang dapat diganti (deelbaar) yaitu benda yang dapat dibagi tanpa kehilangan sifat atau turun nilainya misalnya tanah.
Benda yang tidak dapat dibagi (on deelbaar) oleh karena akibat pembagian itu sifat benda itu menjadi hilang dan merosot nilainya........................................


5.       Benda yang ada sekarang ( tegen woordige ) yaitu benda yang ada pada saat ini.
(1)   Benda yang akan datang (toekomstige) misalnya keuntungan yang akan diperoleh,panen,anak lembu yang akan lahir dsb.
(2)   Menurut golongannya.
1. Dalam pasal 503 KUH. Perdata, benda digolongkan dalam:
1)      Benda bertubuh, berwujud (material) yaitu benda yang nyata dapat dilihat.
2)      benda yang tidak bertubuh, tidak berwujud (immaterial) yaitu berupa hak-hak, misalnya : hak piutang,hak cipta,hak pengarang dsb.
2. Menurut pasal 504 KUH. Perdata, benda terdiri atas benda bergerak (roerende zaken) dan benda tidak bergerak (on roerende zaken).
Menurut Hukum Perdata suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek Hak Kebendaan harus memenuhi tiga syarat yaitu :
·         benda itu harus dapat dikuasai oleh manusia, jilka suatu benda tidak dapat dikuasai manusia maka benda tersebut tidak menjadi objek Hak Kebendaan, seperti matahari, angin, burung yang sedang terbang diudara atau hewan yang berada dihutan dsb.
·         benda itu harus bernilai bagi manusia,disini bukan lah berarti harus dinilai ekonomis saja, tapi juga nilai-nilai lain seprti susila,moral,etika dsb.
Misalnya : - surat anak kepada ibunya.
·         surat-surat penghargaan.
·         rambut kekasih atau orang yang disayangi, dsb.
3. Benda itu harus merupakan satu kebulatan, misalnya pintu mobil dengan mobilnya, rumah dengan dinding.
Diantara pembagian benda yang tersebut diatas,yang paling penting adalah pembagian antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, hal ini penting sehubungan ketentuan Hukum yang berlaku terhadap kedua benda itu.
·         Benda tidak bergerak dan benda bergerak.
1. Benda tidak Bergerak (on roerende zaken).
Undang-undang menggolongkan suatu benda itu kedalam benda tidak bergerak apabila :
Menurut sifatnya benda itu tidak dapat bergerak (pasal 506 KUH.Perdata) yaitu :
·         Tanah dan apa-apa yang didirikan diatasnya seperti rumah, gedung dsb.
·         Pohon-pohonan.
·         Pipa-pipa,got saluran air yang berada dalam tanah.
·         Karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (pasal 507 KUH. Perdata) yaitu segala sesuatu yang dilekatkan dengan tanah dan menurut undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah atau yang dilekatkan.
·         Pabrik dan mesin-mesin dalam pabrik.
·         Perabot-perabot rumah
·         Ikan dalam kolam
·         Bahan bangunan yang berasal dari pembongkaran gedung dan dipergunakan untuk membangun gedung itu kembali.
·         Karena ditentukan undang-undang sebagai benda tidak bergerak didalam pasal 508 KUH.Perdata.yaitu hak-hak kebendaan terhadap benda tidak bergerak serta gugatan terhadap benda tidak bergerak.
2. Benda Bergerak (roerende zaken).
Suatu benda ditentukan undang-undang sebagai benda bergerak apabila :
1)      Menurut sifatnya dapat bergerak atau dipindahkan (pasal 509 KUH.Perdata) misalnya buku hewan, mobil dan lain-lain yang dapat dipindahkan-pindahkan.
2)      Ditentukan undang-undang sebagai benda bergerak dalam pasal 511 KUH. Perdata.
3)      Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda bergerak.
4)      Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan.
5)      Tuntutan mengenai benda-benda bergerak.
6)      Sero/sham serta surat berharga lain.
7)      Hak cipta,hak pengarang,hak merek dsb.
Dari ketentuan benda tidak bergerak dan benda bergerak yang diatur dalam KUH. Perdata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KUH.Perdata menganut Azas Accessie vertikal.
Azas Accessie vertikal yaitu azas yang menganggap bahwa segala sesuatu yang berada diatasa tanaha merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
Azas Accessie horzontal yaitu azas yang menganggap bahwa segala sesuatu yang berada diatas tanah tidak merupakan bahagian dari tanah tersebut. Azas ini dianut oleh hukum adat.
Undang-undang menentukan perbedaaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak adalah penting sehubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadapkedua benda itu yakni :
·         dari segi Pembebanan/tanggungan (bezwaring).
1)      Benda bergerak adalah objek tanggungan gadai/pand.

2)      Benda tidak bergerak adalah objek tanggungan dari hipotik.
·         dari segi Penguasaan (bezit).
Ø  Bagi benda bergerak berlaku suatu azas : bezit geldf akvolkomen titel. Artinya bagi benda bergerak bezit berlaku sebagagi titel yang sempurna,hal ini didasarkan pada pasal 1977 ayat 1 KUH. Perdata yang mengatakan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga atu piutang yang tidak haruas dibayar kepad sipembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya
Ø  Bagi benda tidak bergerak, tidak berlaku azas ini.

3)      dari segi daluarsa (verjaring).
Ø  Bagi benda bergerak berlaku ketentuan pasal 1977 ayat 2 KUH.Perdata yang mengatakan bahwa barang siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang dapat menuntut kembali barangnya dalam jangka waktu tiga tahun.
Ø  Bagi benda tidak bergerak ditentukan dalam pasa 1963 KUH.Perdata yang mengatakan bahwa daluarsa pakai titel adalah 20 tahun dan tanpa titel 30 tahun.
Sumber :
http://www.scribd.com/doc/22602562/RESUME-hukum-Benda
http://pengantarhukumindonesia.blogspot.com/2008/11/bab-vi-hukum-benda-dalam-kuhperdata.html

Nama Kelompok :
Riza Fajar Anggraeni      ( 26210089 )
Nurvita Setyaningsih      ( 25210225 )               
Risca Damayanthi          ( 26210025 )           
Ridwan                            ( 25210915  ) 
Setyo Rini P.                    ( 26210489  )

Kelas : 2EB06

Riview Jurnal Lembaga - Lembaga Pembiayaan

Riview Jurnal Lembaga – Lembaga Pembiayaan

 Lembaga-lembaga Pembiayaan
Abstraksi
Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha  yang didirikan secara khusus untuk melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
a.        Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
b.        Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company)
c.         Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company)
d.        Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)
e.         Kegiatan Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company)
f.         Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company)

Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Finance Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, dimana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
Operating Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha dimana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.
Penyewa Guna Usaha (Lessee)
Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor)


Barang Modal
Yang dimaksud dengan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan pemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang dan jasa oleh Lessee.
Kegiatan Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Dalam kegiatannnya  sebagaimana dimaksud di atas, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang milik Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewa gunakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang midal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha.
Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company)
Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu.
Perusahaan Pasangan Usaha adalah bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura.
Kegiatan Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company)
Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk :
  1. Pengembangan suatu penemuan baru
  2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
  3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan
  4. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha
  5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
  6. Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri
  7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan

Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usahanya.
Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company)
Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga. Perusahaan ini malakukan kegitan sebagai perantara dalam perdagangan surat berharga.


Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)
Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
Penjual Piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan Anjak Piutang.
Kegiatan Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)
Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk :
a.        Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
b.        Penata usahaan penjualan kredit serta penagihan pitang perusahaan klien

Perusahaan Kartu Kridit (Credit Card Company)
Perusahaan Kartu Kridit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
Pemegang Kartu Kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari perusahaan kartu kredit.
Kegiatan Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company)
Kegiatan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.
Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company)
Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.
Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company)
Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyedia dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.
Pendirian dan Perizinan
Lembaga Pembiayaan dapat dilakukan oleh :
a.        Bank
b.        Lembaga Keuangan Bukan Bank
c.         Perusahaan Pembiayaan



Perusahaan Pembiayaan berbentuk Perseroat Terbatas (PT), saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk PT dapat dimiliki oleh :
  1. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia
  2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha Patungan).

Pembatasan Lembaga Pembiayaan
Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk :
  1. Giro
  2. Deposito
  3. Tabungan
  4. Surat Sanggup Bayar (Promissory Nota)

Perusahaan Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Pendahuluan
Seringkali dalam kegiatan usaha kita membutuhkan modal. Tentunya modal ini dapat dipinjam dari bank atau lembaga selain bank. Tentunya dengan melakukan peminjaman di lembaga pembiayaan selain bank akan dikenakan bunga yang lebih tinggi.
Berikut ini penjelasan definisi beberapa lembaga-lembaga selain bank yang meliput beberapa bidang, yaitu :
1)       Sewa guna usaha (Leasing)
2)       Modal Ventura
3)       Anjak Piutang (factoring)
4)       Usaha Kartu Kredit
5)       Pembiayaan konsumen (consumers finance)
Penjelasan :
a. Sewa Guna Usaha (Leasing)
Kata leasing sebenarnya berasal dari kata to lease yang bearti menyewakan. Leasing sebagai suatu jenis kegiatan dapat dikatakan masih baru atau muda dalam kegiatan yang dilakukan di Indonesia, yaitu baru dipakai pada tahun 1974. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan leasing yang statusnya sebagai suatu lembaga keuangan non bank.
Fungsi leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun sampai lima tahun). Sampai saat ini belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang leasing. Namun demikian, praktek bisnis leasing telah berkembang dengan cepat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan agar secara hukum mempunyai pegangan yang jelas dan pasti.

b. Modal Ventura (Venture Capital)
Secara resmi lembaga modal ventura baru ada di Indonesia sejak adanya keppres No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Ketentuan diatas merupakan landasan berpihak yang cukup kuat dan merupakan satu-satunya peraturan pelaksanaan yang ada bagi para pemodal (investor) yang ingin melakukan usaha atau bisnisnya.
Yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura (venture capital company) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (invester company) untuk jangka waktu tertentu.
Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura (PMV).
c. Anjak Piutang (factoring)
Lembaga anjak piutang atau factoring merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pada jasa factoring terbagi dalam dua bagian yaitu jasa keuangan dan jasa nonkeuangan.
Lembaga anjak piutang yang lebihh dikenal dengan dengan sebutan factoring ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diperlukan dalam dunia bisnis. Usaha anjak piutang sebenarnya sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu bentuk usaha factoring memang masih sederhana. Pihak factor biasanya bertindak sebagai agenpenjualan yang sekaligus memberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai general factoring.
d. Usaha Kartu Kredit ( Credit Card )
Perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan credit card ini adalah suatu kartu plastic yang hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh cardholder  (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pengganti pembayaran uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (merchant) yang telah ditentukan oleh penerbit.
Di Indonesia banyak sekali perusahaan penerbit kartu kredit seperti : Citibank, HSBC, BCA, Bank Mandiri dan lainnya. Tingkat pertumbuhan pengguna kartu kredit di Indonesia termasuk tinggi. Hal ini tentunya mengkhawatirkan karena kita lebih mau mengutang daripada menabung, tentunya akan berdampak pada rendahnya simpanan (national savings Indonesia).
e. Pembiayaan Konsumen (consumers finance)
Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan system pembayaran secara angsuran atau berkala.
Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktifitas trading. Namun secara normal baru diakui sejak tahun 1988 melalui SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran ke permukaan, sebagai bagian resmi sector jasa keuangan.
Lembaga pembiayaan ini berbeda dengan bank, walaupun kedua-duanya merupakan sumber dana yang diperlukan seseorang. Bila pembiayaan konsumen akan melihat barng-barang apa saja yang dibiayai, maka pada kredit bank, pihak bank cukup memandang siapa konsumen yang akan mendapat bantuan dana. Kedua lembaga ini mempunyai kesamaan seperti objeknya sama yaitu barang-barang konsumsi dan mengenakan bunga sebagai biaya.
Kesimpulan
Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memang selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang sangat kompleks terutama masalah kesulitan memperoleh sumber dana sebagai modal kerja untuk operasional perusahaan. Jika selama ini perusahaan dalam memperoleh tambahan modal dengan mengandalkan kredit dari sektor perbankan, nampaknya kehadiran
lembaga anjak piutang akan member alternatif pemecahan masalah kebutuhan dana. Melalui anjak piutang perusahaanperusahaan akan memungkinkan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai maksimal 80% dari nilai faktur penjualan tanpa harus menyerahkan jaminan/agunan aktiva tetap seperti yang lazim terjadi pada pemberian kredit disektor perbankan. Disamping itu perusahaan bisa meminta staf ahli dari lembaga anjak piutang untuk mengelola administrasi penjualan secara kredit (manajemen piutang) termasuk melakukan penilaian terhadap calon debitur (customer) yang baik.
Sumber Jurnal
esutomo.staff.gunadarma.ac.id/.../LEMBAGA+PEMBIAYAAN.doc
http://putracenter.net/2009/02/08/lembaga-lembaga-pembiayaan-selain-bank/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/lembaga-pembiayaan/
Nama Kelompok :
Riza Fajar Anggraeni      ( 26210089 )
Nurvita Setyaningsih      ( 25210225 )               
Risca Damayanthi          ( 26210025 )           
Ridwan                             ( 25210915  ) 
Setyo Rini P.                    ( 26210489  )

Kelas : 2EB06